lpkm@umi.ac.id Makassar, Sulawesi Selatan
LPkM UMI — Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
Beranda / Berita / Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum UMI Kembangkan Klinik Hukum Digital untuk Perluas Akses Keadilan Masyarakat Desa Sanrobone
Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum UMI Kembangkan Klinik Hukum Digital untuk Perluas Akses Keadilan Masyarakat Desa Sanrobone

Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum UMI Kembangkan Klinik Hukum Digital untuk Perluas Akses Keadilan Masyarakat Desa Sanrobone

TAKALAR – Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) mengembangkan Klinik Hukum Digital sebagai upaya meningkatkan literasi hukum dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan konsultasi hukum. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, selama periode 11 September hingga 18 Desember 2026.

Mengusung tema “Pengembangan Klinik Hukum Digital untuk Penguatan Literasi Hukum dan Akses Keadilan Masyarakat Desa Sanrobone Kabupaten Takalar”, kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Desa Sanrobone serta melibatkan aparatur desa, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, dan warga setempat.

Kepala Desa Sanrobone, Abd. Azis Mauluddin, S.Sos., M.M., menyambut baik pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, sejumlah persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, seperti pertanahan, keluarga, pembagian warisan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga penyalahgunaan narkotika, masih membutuhkan perhatian dan pemahaman yang memadai.

Melalui kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum, masyarakat diharapkan dapat memahami persoalan yang dihadapi serta mengetahui langkah penyelesaian yang tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua tim PKM menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk mendekatkan layanan dan informasi hukum kepada masyarakat desa. Pemahaman hukum tidak hanya disampaikan melalui penjelasan peraturan, tetapi juga dikaitkan dengan berbagai persoalan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu mengenali permasalahan hukum sejak dini, memahami hak dan kewajibannya, serta mengetahui akses untuk memperoleh bantuan hukum.

Penyuluhan Hukum dan Pengenalan Klinik Hukum Digital

Tim PKM Fakultas Hukum UMI dipimpin oleh Dr. M. Ibnu Sumarna, S.H., M.H., bersama Dr. Taufiq Amini, S.H., M.H., dan Dr. Muh. Reza Zulfikar, S.H., M.H., serta melibatkan mahasiswa Abd. Yahya Aditya Jumair A.

Salah satu rangkaian kegiatan dilaksanakan pada 3 November 2026 melalui penyuluhan hukum yang menghadirkan Dr. Rustan, S.H., M.Hum., sebagai pemateri dengan topik “Penyuluhan Hukum untuk Penguatan Literasi dan Akses Keadilan Masyarakat”.

Materi yang disampaikan mencakup hukum pertanahan, hukum keluarga, hukum waris, serta bahaya penyalahgunaan narkotika. Dalam pembahasan hukum pertanahan, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran tanah, kelengkapan dokumen kepemilikan, dan kejelasan batas tanah sebagai langkah pencegahan sengketa.

Pada aspek hukum keluarga, pembahasan meliputi persoalan perkawinan, perceraian, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sementara itu, materi hukum waris menekankan pentingnya memahami ketentuan pembagian harta peninggalan untuk menghindari perselisihan dalam keluarga. Masyarakat juga memperoleh edukasi mengenai dampak kesehatan, sosial, dan hukum dari penyalahgunaan narkotika.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Klinik Hukum Fakultas Hukum UMI, Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H., memperkenalkan konsep “Klinik Hukum Digital: Edukasi dan Konsultasi Hukum Masyarakat”.

Ia menjelaskan bahwa Klinik Hukum Digital merupakan sarana konsultasi dan edukasi yang membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai hak, kewajiban, serta alternatif penyelesaian persoalan hukum. Melalui pemanfaatan teknologi digital, masyarakat dapat mengakses konsultasi awal tanpa harus datang langsung ke Makassar.

Ia juga menekankan pentingnya mengedepankan musyawarah dan perdamaian dalam penyelesaian sengketa sepanjang persoalan tersebut memungkinkan diselesaikan melalui kesepakatan para pihak sesuai ketentuan hukum.

Pelatihan Pemanfaatan Media Digital untuk Konsultasi Hukum

Sebagai tindak lanjut penyuluhan, kegiatan dilanjutkan pada 10 November 2026 melalui pelatihan bertajuk “Praktik Pemanfaatan Media Digital untuk Konsultasi Hukum”. Materi dibawakan oleh Muh. Aditya Wiratama, S.H., M.H., Ketua Palu Hukum Indonesia, dengan pendampingan Dr. Taufiq Amini.

Dalam pelatihan tersebut, masyarakat diperkenalkan dengan pemanfaatan WhatsApp Consultation Centre sebagai sarana komunikasi langsung dengan Tim Klinik Hukum. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai penggunaan Google Form untuk menyampaikan identitas dasar, jenis persoalan, dan pertanyaan hukum secara lebih sistematis.

Apabila diperlukan pembahasan lebih lanjut, konsultasi dapat dilakukan melalui Zoom sehingga komunikasi antara masyarakat dan tim pendamping dapat berlangsung secara daring.

Dorong Layanan Konsultasi Hukum Berkelanjutan

Setelah penyuluhan dan pelatihan, Tim PKM Fakultas Hukum UMI menyiapkan pendampingan konsultasi hukum bagi masyarakat. Layanan ini diarahkan untuk membantu warga memahami kedudukan hukum, hak dan kewajiban, serta alternatif langkah penyelesaian berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan awal melalui WhatsApp atau mengisi Google Form agar informasi mengenai persoalan yang dihadapi dapat terdokumentasi dengan lebih teratur. Selanjutnya, tim memberikan penjelasan dan arahan sesuai dengan permasalahan yang disampaikan. Apabila suatu persoalan membutuhkan penanganan lebih lanjut, masyarakat akan diarahkan untuk menempuh prosedur atau menghubungi pihak yang berwenang.

Klinik Hukum Digital ini dirancang agar dapat terus dimanfaatkan masyarakat meskipun rangkaian kegiatan PKM telah berakhir. Dengan demikian, program tidak hanya berorientasi pada penyuluhan sesaat, tetapi juga mendorong terbentuknya akses konsultasi hukum yang lebih mudah dan berkelanjutan.

Melalui program ini, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UMI berupaya menghadirkan pengetahuan dan layanan hukum yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi dengan Pemerintah Desa Sanrobone diharapkan dapat memperkuat literasi hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya, serta mendukung terwujudnya akses keadilan yang lebih inklusif bagi masyarakat desa.

Bagikan:
Baca Juga

Berita Terkait