lpkm@umi.ac.id Makassar, Sulawesi Selatan
LPkM UMI — Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
Beranda / Berita / DOSEN FH UMI DORONG DESA SADAR HUKUM BISNIS DI JENEPONTO, PERKUAT LEGALITAS DAN DAYA SAING UMKM
DOSEN FH UMI DORONG DESA SADAR HUKUM BISNIS DI JENEPONTO, PERKUAT LEGALITAS DAN DAYA SAING UMKM

DOSEN FH UMI DORONG DESA SADAR HUKUM BISNIS DI JENEPONTO, PERKUAT LEGALITAS DAN DAYA SAING UMKM

JENEPONTO — Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) terus memperluas kontribusi nyata perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertajuk “Gerakan Desa Sadar Hukum Bisnis: Edukasi Perizinan, Merek, dan Perlindungan Konsumen bagi Pelaku UMKM”, tim dosen FH UMI memberikan penyuluhan dan edukasi hukum bisnis kepada masyarakat Desa Gunung Silanu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Jumat (30/10/2026).

Kegiatan yang melibatkan pemerintah desa, perangkat desa, dan masyarakat setempattersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bahwa pengembangan usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak cukup hanya mengandalkan potensi ekonomi, tetapi juga membutuhkan pemahaman hukum sebagai fondasi keberlanjutan dan daya saing usaha.

Program ini dilaksanakan oleh tim pengabdian FH UMI yang diketuai Dr. Asriati, S.H., M.H.,bersama Rizki Ramadani, S.H., M.H., serta melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum UMI,
Atikah Azzah Rhamadani dan Naufal Ahmad Al Hikam.
Dalam pemaparan materinya, Dr. Asriati menegaskan bahwa UMKM memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional, terutama dalam
menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat desa.

Namun, besarnya kontribusi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman pelaku usaha terhadap aspek legalitas dan perlindungan hukum dalam aktivitas bisnis.
“UMKM merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional. Karena itu, pelaku usaha tidak hanya perlu didorong untuk berkembang secara ekonomi, tetapi juga harus
dibekali pemahaman hukum agar usahanya memiliki kepastian, perlindungan, dan daya
saing,
” jelas Dr. Asriati.

Menurutnya, masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha tanpa memiliki perizinan yang sesuai, belum memahami pentingnya pendaftaran merek, serta kurang memperhatikan
hak dan kewajiban hukum dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari terbatasnya akses terhadap pembiayaan dan program pemberdayaan pemerintah, sengketa kepemilikan
merek, hingga tuntutan ganti kerugian konsumen dan sanksi hukum akibat pelanggaran ketentuan usaha.

Melalui gerakan sadar hukum bisnis ini, masyarakat diperkenalkan pada pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS),
perlindungan merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, serta prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam kegiatan usaha.

Membangun UMKM yang Tidak Hanya Produktif, tetapi Juga Terlindungi Program pengabdian ini dirancang berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat Desa Gunung Silanu yang memiliki potensi ekonomi dari sektor perdagangan kecil, pengolahan hasil pertanian, usaha makanan dan minuman rumahan, serta berbagai kegiatan usaha berbasis keluarga.

Di tengah potensi tersebut, keterbatasan literasi hukum bisnis dan pemanfaatan teknologi digital masih menjadi tantangan bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha secara
berkelanjutan.

Karena itu, pendekatan yang dikembangkan FH UMI tidak semata-mata berorientasi pada penyampaian materi hukum, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui edukasi,
pelatihan, diskusi, dan pendampingan yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha.

Program ini sekaligus diarahkan untuk mendorong terbentuknya ekosistem UMKM desa yang memiliki legalitas usaha, memahami perlindungan merek, menghormati hak
konsumen, dan mampu memanfaatkan teknologi digital dalam pengembangan bisnis.

Sementara itu, Kepala Desa Gunung Silanu, Nasrullah, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan kontribusi Fakultas Hukum UMI dalam memberikan edukasi hukum secara
langsung kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran akademisi di tengah masyarakat menjadi ruang pembelajaran yang penting, khususnya dalam menghadapi perkembangan persoalan hukum yang semakin kompleks.

Ia berharap penyuluhan hukum tersebut tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan usaha, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai risiko pinjaman
online yang merugikan, pentingnya kehati-hatian dalam transaksi digital, serta penguatan,nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Nasrullah juga menilai bahwa penguatan UMKM berbasis kesadaran hukum memiliki arti penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga dan mendorong pengembangan potensi desa.

Dari Edukasi Hukum Menuju Pemberdayaan Desa Berkelanjutan
Kegiatan ini merupakan bagian dari peta jalan pengabdian masyarakat FH UMI di Desa Gunung Silanu yang dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025, program pengabdian difokuskan pada edukasi hukum perdagangan elektronik dan pemanfaatan media sosial (social commerce) bagi pelaku UMKM. Memasuki
tahun 2026, fokus kegiatan diperluas pada penguatan legalitas usaha, perlindungan merek, dan perlindungan konsumen. Sementara pada tahap pengembangan tahun 2027, program
diarahkan pada pendampingan sertifikasi dan standardisasi produk UMKM.

Sebagai bagian dari keberlanjutan program, tim pengabdian juga menargetkan pembentukan Kelompok UMKM Sadar Hukum Bisnis Desa Gunung Silanu sebagai wadah pembelajaran, konsultasi, dan pendampingan hukum usaha bagi masyarakat.

Inisiatif tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi tumbuhnya budaya usaha yang lebih tertib, profesional, dan mampu bersaing tanpa meninggalkan prinsip perlindungan hukum
serta tanggung jawab terhadap konsumen.

Melalui sinergi antara akademisi, pemerintah desa, dan pelaku UMKM, FH UMI berupaya menghadirkan pendidikan hukum yang tidak berhenti di ruang kelas, tetapi menjangkau
kebutuhan nyata masyarakat. 

Dengan demikian, Gerakan Desa Sadar Hukum Bisnis diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun masyarakat desa yang tidak hanya semakin mandiri secara ekonomi, tetapi juga memiliki kesadaran hukum, kepastian dalam berusaha, serta kemampuan mengembangkan produk lokal secara berkelanjutan.
Bagikan:
Baca Juga

Berita Terkait