
DOSEN FH UMI DORONG DESA SADAR HUKUM BISNIS DI JENEPONTO, PERKUAT LEGALITAS DAN DAYA SAING UMKM
JENEPONTO — Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) terus memperluas kontribusi nyata perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertajuk “Gerakan Desa Sadar Hukum Bisnis: Edukasi Perizinan, Merek, dan Perlindungan Konsumen bagi Pelaku UMKM”, tim dosen FH UMI memberikan penyuluhan dan edukasi hukum bisnis kepada masyarakat Desa Gunung Silanu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Jumat (30/10/2026).
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak cukup hanya mengandalkan potensi ekonomi, tetapi juga membutuhkan pemahaman hukum sebagai fondasi keberlanjutan dan daya saing usaha.
Atikah Azzah Rhamadani dan Naufal Ahmad Al Hikam.
Dalam pemaparan materinya, Dr. Asriati menegaskan bahwa UMKM memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional, terutama dalam
menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat desa.
“UMKM merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional. Karena itu, pelaku usaha tidak hanya perlu didorong untuk berkembang secara ekonomi, tetapi juga harus
dibekali pemahaman hukum agar usahanya memiliki kepastian, perlindungan, dan daya
saing,” jelas Dr. Asriati.
Menurutnya, masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha tanpa memiliki perizinan yang sesuai, belum memahami pentingnya pendaftaran merek, serta kurang memperhatikan
hak dan kewajiban hukum dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari terbatasnya akses terhadap pembiayaan dan program pemberdayaan pemerintah, sengketa kepemilikan
merek, hingga tuntutan ganti kerugian konsumen dan sanksi hukum akibat pelanggaran ketentuan usaha.
perlindungan merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, serta prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam kegiatan usaha.
Di tengah potensi tersebut, keterbatasan literasi hukum bisnis dan pemanfaatan teknologi digital masih menjadi tantangan bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha secara
berkelanjutan.
pelatihan, diskusi, dan pendampingan yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha.
konsumen, dan mampu memanfaatkan teknologi digital dalam pengembangan bisnis.
langsung kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran akademisi di tengah masyarakat menjadi ruang pembelajaran yang penting, khususnya dalam menghadapi perkembangan persoalan hukum yang semakin kompleks.
online yang merugikan, pentingnya kehati-hatian dalam transaksi digital, serta penguatan,nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Nasrullah juga menilai bahwa penguatan UMKM berbasis kesadaran hukum memiliki arti penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga dan mendorong pengembangan potensi desa.
Dari Edukasi Hukum Menuju Pemberdayaan Desa Berkelanjutan
Kegiatan ini merupakan bagian dari peta jalan pengabdian masyarakat FH UMI di Desa Gunung Silanu yang dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan.
tahun 2026, fokus kegiatan diperluas pada penguatan legalitas usaha, perlindungan merek, dan perlindungan konsumen. Sementara pada tahap pengembangan tahun 2027, program
diarahkan pada pendampingan sertifikasi dan standardisasi produk UMKM.
Sebagai bagian dari keberlanjutan program, tim pengabdian juga menargetkan pembentukan Kelompok UMKM Sadar Hukum Bisnis Desa Gunung Silanu sebagai wadah pembelajaran, konsultasi, dan pendampingan hukum usaha bagi masyarakat.
serta tanggung jawab terhadap konsumen.
kebutuhan nyata masyarakat.
Dengan demikian, Gerakan Desa Sadar Hukum Bisnis diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun masyarakat desa yang tidak hanya semakin mandiri secara ekonomi, tetapi juga memiliki kesadaran hukum, kepastian dalam berusaha, serta kemampuan mengembangkan produk lokal secara berkelanjutan.



