lpkm@umi.ac.id Makassar, Sulawesi Selatan
LPkM UMI — Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
Beranda / Berita / Dosen UMI Berdayakan Masyarakat Desa Gunung Silanu melalui Literasi Hukum dan Keuangan Konsumen untuk Hadapi Risiko Pinjaman Online dan Paylater
Dosen UMI Berdayakan Masyarakat Desa Gunung Silanu melalui Literasi Hukum dan Keuangan Konsumen untuk Hadapi Risiko Pinjaman Online dan Paylater

Dosen UMI Berdayakan Masyarakat Desa Gunung Silanu melalui Literasi Hukum dan Keuangan Konsumen untuk Hadapi Risiko Pinjaman Online dan Paylater

JENEPONTO – Perkembangan teknologi keuangan digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan keuangan, termasuk pinjaman online (pinjol) dan paylater. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat sejumlah risiko yang perlu dipahami masyarakat, mulai dari penyalahgunaan data pribadi, praktik penagihan tidak wajar, hingga penipuan berkedok layanan keuangan digital.

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan perlindungan masyarakat terhadap berbagai risiko tersebut, tim dosen Universitas Muslim Indonesia (UMI) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk “Pemberdayaan Masyarakat Desa Gunung Silanu, Jeneponto Melalui Literasi Hukum dan Keuangan Konsumen dalam Menghadapi Risiko Pinjaman Online dan Paylater.”

Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 15 Oktober 2026, bekerja sama dengan Pemerintah Desa Gunung Silanu, Kabupaten Jeneponto, sebagai mitra kegiatan.

Tim pelaksana terdiri atas Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum sebagai ketua, dengan anggota Prof. Dr. H. Abd. Rahman Mus, S.E., M.Si. dan Dr. Moch. Ridho Ghazali Rahman, S.E., M.M. dari Fakultas Ekonomi.

Kegiatan ini mengintegrasikan perspektif hukum dan ekonomi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Pendekatan tersebut bertujuan agar warga tidak hanya memahami aspek legalitas layanan keuangan digital, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola keputusan keuangan, mengenali risiko, serta mengetahui langkah perlindungan ketika menghadapi persoalan sebagai konsumen.

Sebanyak 50 peserta mengikuti program edukasi ini. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat setelah mengikuti kegiatan. Skor rata-rata peserta meningkat dari 47,23 sebelum edukasi menjadi 70,56 setelah edukasi, dengan nilai N-gain sebesar 0,44 yang termasuk dalam kategori sedang.

Peningkatan paling menonjol terlihat pada aspek kesiapsiagaan perilaku, dengan skor yang meningkat dari 45,00 menjadi 71,32. Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin siap mengambil langkah pencegahan, seperti menolak permintaan akses data pribadi yang berlebihan dari aplikasi serta memeriksa legalitas penyedia layanan sebelum menggunakan produk keuangan digital.

Selain itu, masyarakat juga memperoleh pemahaman mengenai hak-hak konsumen dan jalur pengaduan resmi ketika menghadapi permasalahan layanan keuangan digital. Peserta diperkenalkan dengan layanan Kontak OJK 157 dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), khususnya dalam menghadapi praktik penagihan yang mengancam atau tidak sesuai ketentuan.

Tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga menghasilkan sejumlah inovasi yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah model edukasi hukum- ekonomi digital lima tahap yang mengintegrasikan literasi hukum, literasi keuangan, dan kesiapsiagaan perilaku.

Tim juga menghasilkan modul dan leaflet perlindungan konsumen digital yang mencakup tujuh topik pembelajaran. Materi tersebut dilengkapi simulasi kasus berdasarkan modus yang relevan dengan kondisi masyarakat, seperti penyalahgunaan akses kontak dan galeri, penagihan dengan ancaman,serta tautan penipuan.

Untuk mengukur efektivitas edukasi, dikembangkan pula instrumen pengukuran pemahaman masyarakat berdasarkan tiga dimensi dengan rentang skor 0–100. Instrumen ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan pengembangan program pendampingan masyarakat pada masa
mendatang.

Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah terbentuknya Komunitas Konsumen Cerdas Desa Gunung Silanu yang beranggotakan 50 orang. Komunitas ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling berbagi informasi, meningkatkan kesadaran perlindungan konsumen, serta menjadi rujukan awal dalam mengakses layanan pengaduan resmi.

Bagi Pemerintah Desa Gunung Silanu, program ini juga memberikan dasar untuk mengembangkan agenda edukasi secara berkala dan memperkuat peran kader desa sebagai penerima awal pengaduan masyarakat. Modul dan leaflet yang dihasilkan dapat digunakan kembali oleh kader maupun disebarluaskan kepada keluarga dan lingkungan sekitar.

Meskipun hasil evaluasi memperlihatkan peningkatan pemahaman yang positif, skor akhir peserta masih berada di bawah angka 75. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum dan keuangan konsumen memerlukan pendampingan berkelanjutan. Edukasi tidak cukup dilakukan satu kali, tetapi perlu diperkuat melalui kegiatan berkala dan keterlibatan aktif pemerintah desa serta komunitas masyarakat.

Melalui program ini, tim dosen Universitas Muslim Indonesia berharap masyarakat Desa Gunung Silanu semakin cerdas, kritis, dan memiliki kesadaran dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Masyarakat diharapkan mampu membedakan layanan keuangan yang legal dan ilegal, melindungi data pribadi, memahami hak sebagai konsumen, serta mengambil keputusan keuangan secara lebih bijaksana.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Melalui sinergi antara
akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan masyarakat yang lebih tangguh, terlindungi, dan memiliki literasi hukum serta keuangan yang lebih baik dalam menghadapi
perkembangan ekonomi digital.
Bagikan:
Baca Juga

Berita Terkait