lpkm@umi.ac.id Makassar, Sulawesi Selatan
LPkM UMI — Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
Beranda / Berita / SIPATAB Dorong Penataan Informasi Batas Dusun yang Lebih Terarah di Desa Ko’mara
SIPATAB Dorong Penataan Informasi Batas Dusun yang Lebih Terarah di Desa Ko’mara

SIPATAB Dorong Penataan Informasi Batas Dusun yang Lebih Terarah di Desa Ko’mara

Melalui pemetaan, verifikasi bersama, dan penanda fisik, masyarakat dilibatkan dalam mengenali wilayah dusunnya.

TAKALAR – Kejelasan informasi mengenai batas wilayah dusun menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung tertib administrasi serta memudahkan masyarakat mengenali wilayah tempat tinggalnya. Menjawab kebutuhan tersebut, tim Universitas Muslim Indonesia (UMI) memperkenalkan SIPATAB (Sistem Informasi dan Penanda Batas Dusun Berbasis Partisipasi Masyarakat) di Desa Ko’mara, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar.

SIPATAB dikembangkan melalui pendekatan yang mengintegrasikan informasi spasial dengan penanda batas di lapangan. Penerapannya tidak hanya berfokus pada penyediaan papan penanda, tetapi diawali dengan penyusunan informasi wilayah, pendataan titik lokasi, serta pemeriksaan dan kesepakatan bersama. Keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan informasi yang disusun sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, peta informasi spasial dusun digunakan untuk menggambarkan pembagian wilayah sekaligus menunjukkan rencana titik penanda. Tim kemudian menghimpun data lokasi melalui formulir identifikasi yang memuat koordinat dan dokumentasi foto. Informasi tersebut selanjutnya ditelaah menggunakan matriks verifikasi dan kesepakatan lokasi sebelum dijadikan acuan dalam penempatan penanda batas.

Hasil pendataan dan verifikasi menjadi dasar penyusunan desain standar penanda batas dusun. Penanda fisik direncanakan atau ditempatkan pada titik-titik strategis sesuai hasil kesepakatan bersama. Untuk memperluas akses informasi, SIPATAB juga dilengkapi dengan papan informasi spasial desa dan buku panduan yang menjelaskan penggunaan setiap komponen sistem.

Paket SIPATAB terdiri atas tujuh komponen yang saling berkaitan, yaitu peta informasi spasial dusun, formulir identifikasi lokasi penanda batas, matriks verifikasi dan kesepakatan lokasi, desain standar penanda batas dusun, penanda batas dusun fisik, papan informasi spasial desa, serta buku panduan SIPATAB. Keseluruhan komponen tersebut dirancang agar proses penyediaan informasi berlangsung secara sistematis, mulai dari pendataan hingga penyampaian informasi kepada masyarakat.

Keberadaan sistem ini diharapkan dapat membantu warga dan pendatang mengenali pembagian wilayah dusun, menyediakan dokumentasi lokasi penanda yang lebih tertata, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan informasi wilayah. Data spasial yang tersedia juga berpotensi menjadi bahan pendukung bagi pemerintah desa dalam urusan administrasi dan perencanaan pembangunan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Hj. St. Maryam, H., M.T., dengan anggota tim Ir. Muhammad Zaki, S.T., M.Sc. Pelaksanaan kegiatan melibatkan Pemerintah Desa Ko’mara di bawah kepemimpinan Kepala Desa Ruslam Adiputra, S.T., serta Pemerintah Kecamatan Polongbangkeng Timur yang dipimpin Camat Muhammad Arif Tutu, S.E., M.AP.

Dukungan Pemerintah Desa dan Kecamatan

Kepala Desa Ko’mara, Ruslam Adiputra, S.T., menyambut baik penerapan SIPATAB sebagai upaya yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai batas dan pembagian wilayah dusun. Pelibatan warga dalam pendataan serta penentuan lokasi penanda juga dipandang penting untuk membangun pemahaman dan kesepakatan bersama mengenai wilayah desa.

Sementara itu, Camat Polongbangkeng Timur, Muhammad Arif Tutu, S.E., M.AP., menyampaikan bahwa penataan informasi spasial melalui SIPATAB dapat mendukung pengelolaan administrasi kewilayahan di tingkat desa. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat diperlukan agar informasi serta penanda yang telah disusun dapat dipelihara, diperbarui, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Agar manfaat SIPATAB dapat berlangsung dalam jangka panjang, pengelolaan setelah kegiatan juga perlu mendapat perhatian. Pemeliharaan penanda fisik, pembaruan data apabila terjadi perubahan wilayah atau kondisi lapangan, serta penetapan pihak yang bertanggung jawab terhadap informasi menjadi hal yang perlu dijaga oleh pemerintah desa bersama masyarakat.

Dorong Pengelolaan Informasi Wilayah secara Berkelanjutan

Penerapan SIPATAB di Desa Ko’mara memperlihatkan bahwa penataan informasi batas dusun membutuhkan keterpaduan antara data spasial, kondisi lapangan, dan partisipasi warga. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, sistem ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi wilayah yang mudah dikenali, terdokumentasi, dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tim menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Universitas Muslim Indonesia (UMI) atas dukungan pendanaan kegiatan ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPKM) UMI atas fasilitasi dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga program pengabdian dan penerapan SIPATAB di Desa Ko’mara dapat terlaksana.

Melalui kegiatan ini, UMI terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan inovasi pengabdian kepada masyarakat yang partisipatif, aplikatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa.

Bagikan:
Baca Juga

Berita Terkait