محاضرو وطلاب كلية الحقوق بجامعة UMI: تطوير عيادة قانونية رقمية لتعزيز المعرفة القانونية والوصول إلى العدالة في مجتمع قرية سانروبون

Kabupaten Takalar, melalui program pengembangan Klinik Hukum Digital.  Kegiatan yang berlangsung dalam periode 11 September hingga 18 Desember 2026 ini bertujuan memperkuat pemahaman

hukum masyarakat sekaligus mempermudah akses terhadap layanan konsultasi hukum. 

Program bertema “Pengembangan Klinik Hukum Digital untuk Penguatan Literasi Hukum dan Akses Keadilan Masyarakat Desa Sanrobone Kabupaten Takalar” dilaksanakan bersama Pemerintah Desa Sanrobone dengan melibatkan aparatur desa, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, dan warga setempat.

Kepala Desa Sanrobone, Abd. Azis Mauluddin, S.Sos., M.M., menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, persoalan pertanahan, keluarga, pembagian warisan, kekerasan dalam rumah tangga, dan penyalahgunaan narkotika masih memerlukan perhatian. Penyuluhan hukum diharapkan membantu masyarakat memahami persoalannya sebelum mengambil tindakan yang dapat

Ketua Tim menjelaskan bahwa pengabdian ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Informasi hukum tidak cukup disampaikan sebagai kumpulan peraturan, tetapi perlu

dihubungkan dengan persoalan yang sehari-hari dihadapi warga. Dengan cara itu, masyarakat diharapkan mampu mengenali persoalan sejak awal, memahami pilihan penyelesaian, dan mengetahui kapan perlu meminta bantuan kepada pihak yang berwenang.

Penyuluhan Hukum dan Pengenalan Klinik Hukum Digital Tim PKM dipimpinDr. M. Ibnu Sumarna, S.H., M.H.,معاًDr. Taufiq Amini, S.H., M.H.,وDr. Muh. Reza Zulfikar, S.H., M.H., serta melibatkan mahasiswaAbd. Yahya Aditya Jumair A. 

Pada 3 November 2026, Dr. Rustan, S.H., M.Hum.,menyampaikan materi “Penyuluhan Hukum untuk Penguatan Literasi dan Akses Keadilan Masyarakat”. Pembahasan meliputi hukum pertanahan,

hukum keluarga, hukum waris, serta bahaya penyalahgunaan narkotika.

Dalam bidang pertanahan, ia menekankan pentingnya pendaftaran tanah, kejelasan dokumen kepemilikan, dan batas tanah untuk mencegah sengketa. 

Pada persoalan keluarga, pembahasan diarahkan pada perkawinan, perceraian, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sementara itu, materi kewarisan menyoroti pentingnya pembagian harta peninggalan berdasarkan ketentuan hukum agar tidak menimbulkan perselisihan keluarga. Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai dampak kesehatan, sosial, dan hukum akibat penyalahgunaan narkotika.

Pada kesempatan yang sama,Ketua Klinik Hukum Fakultas Hukum UMI, Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.,memperkenalkan materi “Klinik Hukum Digital: Edukasi dan Konsultasi Hukum Masyarakat”.

Ia menjelaskan bahwa klinik hukum bukanlah pengadilan, melainkan wadah konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan kemungkinan penyelesaian persoalan hukumnya. Melalui layanan digital,masyarakat tidak harus datang ke Makassar untuk memperoleh konsultasi awal secara gratis.

Dr. Hj. Andi Risma juga mengingatkan pentingnya mengutamakan musyawarah dan perdamaian apabila suatu sengketa memungkinkan diselesaikan melalui kesepakatan para pihak.
Kegiatan dilanjutkan pada 10 November 2026 melalui pelatihan “Praktik Pemanfaatan Media Digital untuk Konsultasi Hukum” yang dibawakan Muh. Aditya Wiratama, S.H., M.H., Ketua Palu Hukum
Indonesia, didampingi Dr. Taufiq Amini.

Masyarakat diperkenalkan pada penggunaan WhatsApp Consultation Centre untuk berkomunikasi langsung dengan Tim Klinik Hukum serta Google Form untuk menyampaikan identitas dasar, jenis persoalan, dan pertanyaan hukum secara sistematis. Konsultasi melalui Zoom juga dapat digunakan apabila diperlukan pembahasan secara tatap muka daring.

Setelah penyuluhan dan pelatihan, Tim PKM menyiapkan pendampingan konsultasi hukum agar masyarakat memperoleh penjelasan mengenai kedudukan hukum, hak dan kewajiban, serta langkah penyelesaian yang dapat ditempuh berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pendampingan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan awal melalui WhatsApp atau mengisi Google Form agar pokok persoalannya tercatat lebih teratur. Penjelasan diberikan dengan memperhatikan fakta yang disampaikan dan prosedur yang relevan. Apabila suatupersoalan memerlukan penanganan lebih lanjut, masyarakat dapat memperoleh arahan mengenai langkah berikutnya.

Layanan ini dirancang tetap dapat dimanfaatkan setelah kegiatan PKM berakhir. Dengan demikian, pengabdian tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi diharapkan berkembang menjadi sarana
konsultasi yang berkelanjutan.

Melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa, Fakultas Hukum UMI berupaya mendekatkan pengetahuan hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat kerja sama perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam meningkatkan literasi hukum serta akses terhadap keadilan.